Rabu, 25 Maret 2009
Tiongkok Blokir YouTube
BEIJING - Hari-hari belakangan ini, pencinta YouTube di Tiongkok bakal merindukan situs video populer tersebut. Pasalnya, sejak Senin (23/3), pemerintah setempat memblokir laman itu tanpa alasan jelas. Hanya, ada dugaan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mengganjal gerakan prodemokrasi menyambut 20 tahun peringatan tragedi Tiananmen Berdarah.Agar ''penindasan'' itu tak terlalu kentara, menurut situs Global voices advocacy, pembatasan akses tak berlangsung seketika, melainkan bertahap. William Long, salah seorang pengguna internet, mengatakan bahwa sejak 4 Maret lalu, dirinya kesulitan mengakses YouTube. Baru keesokannya bisa, itu pun hanya sepuluh menit.Analisis lain menyebutkan, penutupan situs populer itu dilakukan karena Negeri Panda tersebut ''takut'' terhadap dampak kemajuan teknologi informasi. Namun, Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang membantah. ''Banyak orang memiliki kesan yang salah bahwa pemerintah Tiongkok takut terhadap internet. Kenyataannya justru berlawanan,'' tegas Qin Gang seperti dilansir Reuters kemarin.Qin mengatakan, 300 juta pengguna internet dan 100 juta blogger di Tiongkok memperlihatkan bahwa perkembangan dunia maya di negeri itu cukup terbuka. Hanya, tetap dibutuhkan regulasi hukum untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat membahayakan keamanan nasional. Soal pemblokiran YouTube, Qin mengaku tidak tahu. Penutupan YouTube oleh Tiongkok memang bukan kali pertama terjadi. Setahun yang lalu, hal serupa terjadi pada 18 Oktober 2007, serta 15-16 Maret 2008. Tanpa alasan yang jelas, pemerintah menonaktifkan situs itu secara temporer. Tindakan tersebut diambil setelah muncul info dan video yang menampilkan kerusuhan Lhaksa Tibet hingga memakan korban. (war/ami)
Kamis, 12 Maret 2009
Dipenalti PLN, PLTU Tutup
PALU - Krisis listrik di kota Palu yang belum teratasi bakal berkepanjangan. Pasalnya, PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP), selaku pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), memutuskan untuk menghentikan pengoperasian PLTU yang berada di wilayah Kelurahan Panau, Kecamatan Palu Utara itu.
Otomatis, sekitar 30 Mega Watt (MW) yang dikeluarkan PLTU tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan daya listrik masyarakat Kota Palu. Sementara kebutuhan daya listrik saat beban puncak di Palu mencapai 40 MW lebih. Dengan kondisi itu, diperkirakan lebih dari setengah wilayah Kota Palu akan gelap gulita.
Komisaris PT PJPP H Suardin Suebo SE mengatakan, penyebab tidak dioperasikannya PLTU Panau, karena PT PJPP terus merugi. Ditambah lagi dengan kerugian akibat PLN belum membayar daya yang dikeluarkan PLTU sejak Januari 2009 lalu.
"Bagaimana mau beroperasi kalau kita rugi terus, karena PLN belum bayar daya yang kita keluarkan sejak Januari. Saya juga tidak tahu berapa yang belum dibayar," ujar mantan wakil Walikota Kota Palu itu.
Menurut Suardin, belum dibayarnya daya yang dikeluarkan PLTU oleh PLN, karena PLTU dianggap melanggar kontrak kerjasama dengan tidak maksimalnya pengoperasian PLTU. PLN kata Suardin, memberikan penalti kepada PLTU dan harus membayar denda sesuai ketentuan kontrak kerjasama.
"Saya juga tidak tahu pasti berapa besar penalti yang harus dibayar, ada di dalam kontrak kerjasama itu. Alasan kita sebenarnya tidak mau bayar karena kita selama ini masih rugi," ungkap Suardin.
Suardin mengungkapkan kerugian yang dialami PT PJPP, karena biaya operasional yang dikeluarkan PLTU tidak sebanding dengan pembelian daya dari PLN. Upaya Pemkot dan PT PJPP untuk memperjuangkan peninjauan kontrak kerjasama pembelian daya dengan PLN belum sesuai yang diharapkan.
"Kita mau ada perubahan harga kedua kalinya dulu baru diberlakukan penalti. Tapi PLN pusat tidak mau. Perubahan harga yang disetujui pertama itu masih di bawah standar, kita masih rugi. Yang kita inginkan sebenarnya, ya klop saja biayanya supaya kita juga tidak rugi. Siapa yang mau dipenalti sementara kita masih rugi," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Walikota Palu H Rusdy Mastura, membenarkan kondisi tersebut. Keputusan ditutupnya PLTU kata walikota, karena PT PJPP tidak mampu lagi membiayai pengoperasian PLTU.
"Saya dilaporkan Pak Suardin (Komisaris PT PJPP, red). Sudah ada surat dari PLN yang tidak membayar PLTU. Saya bilang kalau begitu tutup saja PLTU. Bagaimana mau dikasih menyala kalau tidak dibayar," kata Cudy sapaan akrab Rusdy Mastura.
Mantan ketua DPRD Kota Palu itu, mengaku sudah cukup berupaya memperjuangkan agar kontrak kerjasama pembelian daya yang dikeluarkan PLTU dapat ditinjau, namun PLN tetap tidak menyetujuinya. PLN Justru memberikan penalti kepada PLTU, karena dianggap melanggar ketentuan kontrak kerjasama.
"Saya mohon maaf kepada masyarakat. Masyarakat jangan marah sama saya. Jangan salahkan walikota lagi. Karena saya juga sudah setengah mati memperjuangkan supaya listrik kita tetap menyala. Saya harapkan PLN mau mengerti. Apalagi ini mau Pemilu," katanya.(Radar Sulteng)
Otomatis, sekitar 30 Mega Watt (MW) yang dikeluarkan PLTU tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan daya listrik masyarakat Kota Palu. Sementara kebutuhan daya listrik saat beban puncak di Palu mencapai 40 MW lebih. Dengan kondisi itu, diperkirakan lebih dari setengah wilayah Kota Palu akan gelap gulita.
Komisaris PT PJPP H Suardin Suebo SE mengatakan, penyebab tidak dioperasikannya PLTU Panau, karena PT PJPP terus merugi. Ditambah lagi dengan kerugian akibat PLN belum membayar daya yang dikeluarkan PLTU sejak Januari 2009 lalu.
"Bagaimana mau beroperasi kalau kita rugi terus, karena PLN belum bayar daya yang kita keluarkan sejak Januari. Saya juga tidak tahu berapa yang belum dibayar," ujar mantan wakil Walikota Kota Palu itu.
Menurut Suardin, belum dibayarnya daya yang dikeluarkan PLTU oleh PLN, karena PLTU dianggap melanggar kontrak kerjasama dengan tidak maksimalnya pengoperasian PLTU. PLN kata Suardin, memberikan penalti kepada PLTU dan harus membayar denda sesuai ketentuan kontrak kerjasama.
"Saya juga tidak tahu pasti berapa besar penalti yang harus dibayar, ada di dalam kontrak kerjasama itu. Alasan kita sebenarnya tidak mau bayar karena kita selama ini masih rugi," ungkap Suardin.
Suardin mengungkapkan kerugian yang dialami PT PJPP, karena biaya operasional yang dikeluarkan PLTU tidak sebanding dengan pembelian daya dari PLN. Upaya Pemkot dan PT PJPP untuk memperjuangkan peninjauan kontrak kerjasama pembelian daya dengan PLN belum sesuai yang diharapkan.
"Kita mau ada perubahan harga kedua kalinya dulu baru diberlakukan penalti. Tapi PLN pusat tidak mau. Perubahan harga yang disetujui pertama itu masih di bawah standar, kita masih rugi. Yang kita inginkan sebenarnya, ya klop saja biayanya supaya kita juga tidak rugi. Siapa yang mau dipenalti sementara kita masih rugi," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Walikota Palu H Rusdy Mastura, membenarkan kondisi tersebut. Keputusan ditutupnya PLTU kata walikota, karena PT PJPP tidak mampu lagi membiayai pengoperasian PLTU.
"Saya dilaporkan Pak Suardin (Komisaris PT PJPP, red). Sudah ada surat dari PLN yang tidak membayar PLTU. Saya bilang kalau begitu tutup saja PLTU. Bagaimana mau dikasih menyala kalau tidak dibayar," kata Cudy sapaan akrab Rusdy Mastura.
Mantan ketua DPRD Kota Palu itu, mengaku sudah cukup berupaya memperjuangkan agar kontrak kerjasama pembelian daya yang dikeluarkan PLTU dapat ditinjau, namun PLN tetap tidak menyetujuinya. PLN Justru memberikan penalti kepada PLTU, karena dianggap melanggar ketentuan kontrak kerjasama.
"Saya mohon maaf kepada masyarakat. Masyarakat jangan marah sama saya. Jangan salahkan walikota lagi. Karena saya juga sudah setengah mati memperjuangkan supaya listrik kita tetap menyala. Saya harapkan PLN mau mengerti. Apalagi ini mau Pemilu," katanya.(Radar Sulteng)
Kamis, 05 Maret 2009
G O L P U T
BARU-baru ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan sebuah fatwa yang बन्यक mengundang komentar, yakni fatwa tentang haramnya sikap Golput. Dalam tulisan ini, penulis bukan untuk mengomentari lahirnya fatwa MUI tersebut, serta ekses dari fatwa tersebut. Penulis hanya ingin, sedikit memberikan beberapa catatan, apakah benar sikap Golput itu akan membawa perubahan, atau pengaruh apa yang akan terjadi jika kita memilih sikap politik Golput.Golput, dalam tatanan bahasa Indonesia, sebenarnya belum merupakan kata yang dibakukan. Istilah itu, sebenarnya merujuk pada istilah pada golongan yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam politik praktis. Istilah Golput, sebenarnya lahir di era orde baru. Ketika itu, baru ada tiga partisipan dalam Pemilu. Dua Parpol, yakni PPP dengan ciri khas hijau, kemudian PDI dengan ciri khas merah, serta Golongan Karya –Golkar- (ketika itu tak mau dikatakan sebagai Parpol) dengan ciri khas kuning. Rakyat yang kecewa dengan pressure Orde Baru yang juga ingin mencampuri urusan politik rakyatnya selama hampir setengah abad, kemudian memilih untuk menentukan sikap politiknya sendiri, yakni memilih untuk menjadi Golput atau Golongan Putih (Golput). Sebuah istilah yang merujuk pada sikap politik yang tidak memilih, tiga warna politik yang ada ketika itu, Hijau, Merah dan Kuning.Saat ini, sikap Golput beberapa kalangan didasari pada beberapa alasan. Ada yang memilih Golput karena merasa kecewa dengan dinamika politik saat ini, lalu kemudian menawarkan solusi lain. Adapula yang memilih Golput, dengan pertimbangan syariat. Bahwa katanya, memilih Parpol adalah bagian dari demokrasi, sementara demokrasi bukanlah produk Islam, tetapi produk negara sekuler.Sekali lagi, penulis tak ingin terlalu jauh mencampuri masalah prinsip, mereka-mereka yang punya pandangan untuk memilih Golput, tentu memiliki alasan yang menurut mereka jauh lebih benar dan patut untuk diikuti.Sebuah tanda (baca ayat), yang pernah difirmankan oleh Allah Azza Wajalla, ke Rasulullah 1430 abad yang silam, bahwasanya sebuah keadaan tak akan pernah berubah, kecuali dengan ikhtiar (usaha) yang kita lakukan sendiri. Dari bunyi ayat ini, penulis kembali ingin memberikan pertanyaan, adakah orientasi perubahan yang ditawarkan dari sikap Golput?Untuk menjawabnya, kembali penulis ingin mengajak untuk melihat sebuah ilustrasi sederhana dalam membaca realitas (politik) saat ini. Kita tak setuju dengan pemerintah atau pemegang kekuasaan saat ini, tetapi di satu kita sebenarnya justru mendukung atau membiarkan keadaan tersebut berlangsung dengan sikap Golput kita. Kita tak sepakat, jika ternyata partai (sebagai bagian dari dinamika Indonesia yang mustahil dinafikan) yang berkuasa, adalah partai yang kita tahu seperti apa bentuk dan bagaimana perilaku para politisinya. Sikap kecewa itu, kemudian diaplikasikan dengan tidak menyalurkan hak-hak politiknya alias Golput.Sebuah ilustrasi yang ingin penulis berikan, diandaikan ada sebuah wilayah yang untuk mudahnya kita beri nama negeri antah berantah. Di negeri itu, terdapat 100 ribu orang yang memiliki hak untuk memilih. Di negeri itu pula, terdapat 20 partai dengan berbagai slogan dan janji-janji politiknya. Dari sekian partai itu, terdapat beberapa di antaranya yang hanya bertujuan untuk mengejar kepentingan pragmatis dan hanya memanfaatkan suara rakyat untuk kepentingan diri dan kelompokya. Namun ada juga beberapa partai yang memang benar-benar ikhlas untuk berjuang demi rakyat yang berkeadilan dan sejahtera. Perilaku politisinya, juga bersih, peduli dan professional.Di negeri antah berantah itu, akan diperebutkan 20 kursi parlemen. Kelak mereka-mereka yang di parlemen itu, akan menentukan seperti apa bentuk pembangunan, bagaimana orientasi program yang bermanfaat bagi rakyat di negeri antah berantah. Berarti dengan persentase tersebut, maka berarti satu kursi di parlemen, dihargai dengan 5 ribu suara. Sebab 5 ribu dikalikan dengan 20 kursi di parlemen, maka akan didapatkan angka 100 ribu atau sesuai dengan jumlah warga negeri antah berantah yang memiliki hak untuk memilih.Sayangnya, dari 100 ribu penduduk negeri antah berantah, banyak yang kecewa dengan dinamika politik selama ini, atau paling tidak memiliki alasan lain sehingga tak menggunakan hak politiknya, atau Golput. Dari catatan badan pekerja pemilihan umum, diperkirakan ada sekitar 25 ribu atau seperempat jumlah pemilih di negeri antah berantah yang Golput. Lalu apakah jumlah kursi di parlemen akan dikurangi seiring dengan adanya penduduk yang Golput. Ternyata tidak, kenapa? Sebab dengan sistem politik yang ada di negeri antah berantah, bahwa Golput tidak akan memengaruhi jumlah kursi di parlemen. Lalu bagaimana dengan sistematika persentase jumlah kursi yang dikorelasikan dengan jumlah penduduk yang wajib memilih. Sesuai dengan alternative yang ada, maka sistem penentuan siapa yang layak untuk dapatkan kursi di parlemen, diterapkan rangking perolehan suara terbanyak. Partai mana yang banyak mendapat dukungan, maka akan mendapatkan kursi terbanyak di parlemen. Walaupun tidak lagi sesuai dengan persentase awal, yakni 5 ribu suara untuk satu kursi, tetapi karena mendapatkan dukungan terbanyak, maka partai tersebut mendapatkan satu kursi, walaupun suara yang dikumpulkan, mungkin hanya berkisar seribuan.Kita misalkan lagi dengan ilustrasi yang lebih sederhana. Di negeri antah berantah itu, ada Partai Pacul, Partai Garpu, Partai Sendok, Partai Gelas, Partai Piring dan partai lain yang kurang populer. Dari deretan partai itu, Partai Pacul dianggap partai yang politisinya, yang hanya bisanya memberi janji, gunakan kesempatan dalam kekuasaan untuk kekayaan dirinya sendiri, serta politisinya dikenal sebagai pezinah. Selain Partai Pacul, rakyat mengenal bahwa Partai Garpu sebagai partai yang politisinya adalah mereka yang ikhlas dalam memperjuangkan hak-hak rakyat negeri antah berantah.Di dalam Pemilu, mestinya satu kursi di parlemen dihargai dengan 5 ribu suara. Tetapi karena banyak yang Golput, maka persentase perbandingan turun. Jika ada sekitar 25 ribu yang Golput, maka hanya ada 75 ribu suara yang diperebutkan. Berarti satu kursi di parlemen, hanya dihargai 3.750 suara. Angka itu diperoleh dari 75 ribu suara dibagi 20 kursi. Artinya, siapa Caleg yang mendapatkan suara 3.750 suara, maka berhak dapat satu kursi di parlemen. Hasil pemilu, ternyata tidak ada satupun Caleg dari 20 partai di negeri antah berantah itu yang berhasil mendapatkan angka 3.750 suara. Lalu apakah tidak ada yang berhak duduk di parlemen? Tentu tidak, sebab 20 kursi di parlemen itu harus diisi. Solusinya, maka diterapkanlah sistem rangking suara terbanyak. Artinya, akan dirangking partai mana yang paling besar jumlah suaranya, maka dialah yang berhak mendapatkan kursi terbanyak di parlemen.Ternyata, Partai Pacul dari hasil rangking, mendapatkan suara terbanyak. Walaupun suaranya hanya berkisar sekitar 5 ribu suara, namun karena 19 partai lainnya hanya memperoleh dan saling membagi sisa dukungan, yakni 70 ribu dibagi 19, sehingga setiap partai selain partai Pacul, hanya memperoleh dukungan suara sekitar 3,6 ribu, maka Partai Pacul mendapatkan kursi mayoritas di parlemen. Lalu bagaimana dengan Partai Garpu, sayang, walaupun orientasi politiknya demi kemakmuran rakyat, tetapi karena kurang mendapat dukungan (apalagi 25 ribu suara, yang merupakan orang-orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai khalifah), memilih Golput dan tak mendukung Partai Garpu, maka lagi-lagi kekuasaan jatuh ke tangan orang-orang yang kelak berbuat zalim kepada masyarakat. Bisa dibayangkan, jika Partai Pacul yang hanya mendapatkan dukungan 5 ribu, tetapi karena didukung dengan sistem politik yang berlaku, kemudian menjadi penguasa. Lalu bagaimana jika Partai Garpu yang memperoleh dukungan 28 ribu lebih suara (25 ribu Golput ditambah 3 ribu suara tak Golput), maka tentu akan menjadi penguasa, karena mendapat dukungan mayoritas.Apakah Golput bukan merupakan sikap politik. Masih butuh penjelasan yang lebih panjang lebar dan perlu didukung dengan nash atau teori ilmu politik lagi. Tetapi dari analogi sederhana penulis, bahwanya Golput merupakan sikap politik. Secara kasarnya, sikap Golput justru mendukung Partai Pacul menjadi penguasa di negeri antah berantah. Walaupun bentuk dukungannya tidak secara langsung. Lagipula, kan masih berlaku peribahasa, bahwa DIAM ITU BERARTI SETUJU.
(* Abu Khalid adalah mantan ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah kini berubah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tanggapan opini ini dikirim ke email: imalawwab@yahoo.co.id)
(* Abu Khalid adalah mantan ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah kini berubah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tanggapan opini ini dikirim ke email: imalawwab@yahoo.co.id)
Rabu, 04 Maret 2009
Pulau Sulawesi Bakal Terbelah
RENCANA untuk membuat terusan yang akan menghubungkan wilayah Pantai Timur Kabupaten Parigi Moutong dan Pantai Barat Kabupaten Donggala terus dimatangkan Pemerintah Provinsi Sulteng. Jika rencana tersebut direalisasikan, maka akan menjadi terusan ketiga di dunia selain Terusan Suez di Mesir dan Terusan Panama di Amerika Tengah. Dengan adanya terusan ini, maka Pulau Sulawesi bakal terbagi dua, karena dipisahkan oleh laut di terusan yang akan diberi nama Terusan Khatulistiwa.
Gubernur Sulteng, HB Paliudju dihubungi usai mengikuti pertemuan dengan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DR Ir Ida Kusuma serta seluruh jajaran Muspida, mengakui bahwa ide untuk membuat terusan itu, adalah gagasan setengah gila. Namun gagasan seperti itu dibutuhkan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
Kata Gubernur, gagasan itu telah disampaikan di hadapan Mendagri Mardiyanto pada acara Musyawarah BKPRS, Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi beberapa waktu yang lalu. Terusan Khatulistiwa akan menghubungkan Selat Makassar, Pesisir Tambu dengan Teluk Tomini, Pesisir Kasimbar atau menghubungkan Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI II dan ALKI III.
Menurut Paliudju, ide untuk membangun terusan yang pertama kali di Indonesia, bahkan di daratan Asia ini, akan menjadi program jangka menengah pembangunan di Sulawesi Tengah. Paliudju, mengatakan bahwa untuk saat ini, belum ada target waktu kapan rencana pembuatan terusan itu direalisasikan. Sebab masih harus menunggu hasil kerja tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dalam waktu dekat akan segera diteken surat keputusannya.
“Ini tantangan bagi tim (penyusun Renstra, red). Jangan hanya ngomong doang. Sebab rencana pembuatan terusan ini, tergantung dari hasil kerja tim. Kalau cepat selesai, maka cepat pula realisasinya. Tetapi kita targetkan, bahwa rencana ini akan menjadi program pembangunan jangka menengah Pemprov Sulteng,” kata Paliudju yang saat itu didampingi Kapolda Sulteng Brigjen Pol Suparni Parto dan Komandan TNI-AL, Letkol Laut (Marinir) Hasanuddin.
Sebagai informasi, terusan yang akan diberi nama Terusan Khatulistiwa ini, akan menghubungkan pesisir Pantai Timur yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Parimo dan pesisir Pantai Barat, yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala. Jika terealisasi akan menjadi terusan ketiga, setelah Terusan Suez dan Terusan Panama. Terusan Suez dan Terusan Panama adalah dua terusan terbesar di dunia. Dua terusan ini dibangun untuk kepentingan transportasi yang menguntungkan karena dapat mempercepat perjalanan ke tempat yang dituju.
Terusan Suez menghubungkan laut Mediteranian dengan teluk Suez dan anak sungai Merah. Terusan ini mempunyai panjang 195 km (121 mil) berasal dari sebelah utara ke selatan di seberang tanah genting Suez di sebelah timur laut Mesir. Sebenarnya terusan ini telah digali sejak abad 13 SM namun tidak begitu panjang. Penggalian kembali dilakukan pada Senin, 25 April 1859 dan telah dibuka kembali sebagai jalur navigasi pada Selasa, 17 November 1869 sekaligus menghabiskan sekitar 100 juta US Dolar.
Sedangkan Terusan Panama di Amerika Tengah, dibangun khusus untuk “memangkas” jarak yang seharusnya ditempuh selama beribu-ribu mil dan menempuh beberapa hari perjalanan mengelilingi Amerika Selatan, menjadi hanya beberapa mil saja. Terusan ini mempunyai jalur kapal antara Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik. Terusan ini mempunyai panjang jarak 64 km (40 mil) dan mempunyai tiga kunci saluran yang terpisah menunjukkan terusan ini memang dipersiapkan dengan sangat matang untuk kepentingan transportasi.
Sejak abad ke-16 bangsa Eropa telah mempunyai cita-cita untuk membangun sebuah terusan di daerah Panama untuk membawa harta jajahan dari Amerika kembali ke Spanyol. Kegiatan pembuatan terusan ini baru terealisasi pada abad ke-19 (tahun 1800-an) seiring terjadinya Revolusi Industri sebagai tonggak awal terbentuknya alat-alat modern.
Menurut Paliudju, gagasan mengenai pembuatan terusan dengan melihat kondisi geografis Sulawesi Tengah. Selama ini, hubungan antara kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia melalui transportasi laut menjadi kurang efisien oleh karena dari kawasan Barat ke kawasan Timur (Maluku, Papua dan Teluk Tomini) atau sebaliknya harus berputar melewati Sulawesi Utara atau Sulawesi Selatan. Ini tentunya melahirkan sejumlah konsekuensi antara lain meningkatnya cost transportasi oleh karena menggunakan BBM dan komponen lainnya menjadi lebih besar.
Selain itu, jika gagasan membangun terusan dapat direalisasikan, maka paling tidak jarak antara kawasan Barat dan Timur atau sebaliknya menjadi lebih pendek dan aman. Akan banyak manfaat ekonomi, sosial dan keamanan yang dapat dirasakan.
”Antara lain, menurunnya harga kebutuhan bahan pokok dan meningkatnya harga komoditi yang diterima masyarakat, meningkatnya efisiensi pengawasan dalam rangka keamanan dan ketertiban di wilayah NKRI termasuk illegal fishing maupun illegal logging, memperkecil gap dalam pengembangan wilayah antara kawasan Barat dan Timur, serta yang utama berkembangnya ekonomi wilayah di Sulawesi Tengah,” tandasnya.
Rencana untuk membuat terusan ini, mendapat dukungan secara politik. Ketua DPRD Sulteng, H Murad U Natsir, menegaskan bahwa legislatif akan terus mendorong eksekutif agar rencana itu direalisasikan. Dukungan tersebut, di antaranya dewan akan segera membahas dan menetapkan, berbagai regulasi yang terkait dengan realisasi dari rencana tersebut.
”Kita mendukung rencana ini, karena ini adalah sebuah gagasan besar dan proyektif dan pasti memiliki dampak positif untuk pembangunan Sulteng yang muaranya, adalah kesejahteraan masyarakat,” kata Murad.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng DR Ir Hasanuddin Atjo MP, mengatakan bahwa dalam susunan tim penyusun Renstra, duduk sebagai ketua tim adalah Bappeda. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai wakil ketua. Dalam tim akan duduk lintas sektoral, mulai dari akademisi hingga aktivis LSM. Duduk pula perwakilan dari setiap Pemerintah Kabupaten.
”Insya Allah, pekan depan SK gubernur tentang tim ini sudah akan diterbitkan. Setelah itu, tim sudah akan langsung bekerja. Tim ini akan bekerja hingga akhir 2009. Kelak tim ini yang akan melihat titik mana yang akan dijadikan terusan, termasuk yang menjadi tugas tim ini, adalah menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT RW) serta rencana Amdalnya,” tandas Hasanuddin.
Rencana pembuatan Terusan Khatulistiwa, mendapat respons yang cukup luar biasa dari pemerintah pusat, khususnya Departemen Perikanan dan Kelautan. Dalam rapat penyusunan Renstra kemarin, hadir langsung memberikan presentasi, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil Departemen Perikanan dan Kelautan, DR Ir Ida Kusuma. Dalam pembahasan kemarin, juga dihadiri beberapa bupati, di antaranya Bupati Parimo Drs H Longky Djanggola MSi, Bupati Tolitoli Ma’ruf Bantilan dan Bupati Tojo Unauna, Damsik Ladjalani. (Radar Sulteng)
Gubernur Sulteng, HB Paliudju dihubungi usai mengikuti pertemuan dengan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DR Ir Ida Kusuma serta seluruh jajaran Muspida, mengakui bahwa ide untuk membuat terusan itu, adalah gagasan setengah gila. Namun gagasan seperti itu dibutuhkan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
Kata Gubernur, gagasan itu telah disampaikan di hadapan Mendagri Mardiyanto pada acara Musyawarah BKPRS, Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi beberapa waktu yang lalu. Terusan Khatulistiwa akan menghubungkan Selat Makassar, Pesisir Tambu dengan Teluk Tomini, Pesisir Kasimbar atau menghubungkan Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI II dan ALKI III.
Menurut Paliudju, ide untuk membangun terusan yang pertama kali di Indonesia, bahkan di daratan Asia ini, akan menjadi program jangka menengah pembangunan di Sulawesi Tengah. Paliudju, mengatakan bahwa untuk saat ini, belum ada target waktu kapan rencana pembuatan terusan itu direalisasikan. Sebab masih harus menunggu hasil kerja tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dalam waktu dekat akan segera diteken surat keputusannya.
“Ini tantangan bagi tim (penyusun Renstra, red). Jangan hanya ngomong doang. Sebab rencana pembuatan terusan ini, tergantung dari hasil kerja tim. Kalau cepat selesai, maka cepat pula realisasinya. Tetapi kita targetkan, bahwa rencana ini akan menjadi program pembangunan jangka menengah Pemprov Sulteng,” kata Paliudju yang saat itu didampingi Kapolda Sulteng Brigjen Pol Suparni Parto dan Komandan TNI-AL, Letkol Laut (Marinir) Hasanuddin.
Sebagai informasi, terusan yang akan diberi nama Terusan Khatulistiwa ini, akan menghubungkan pesisir Pantai Timur yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Parimo dan pesisir Pantai Barat, yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala. Jika terealisasi akan menjadi terusan ketiga, setelah Terusan Suez dan Terusan Panama. Terusan Suez dan Terusan Panama adalah dua terusan terbesar di dunia. Dua terusan ini dibangun untuk kepentingan transportasi yang menguntungkan karena dapat mempercepat perjalanan ke tempat yang dituju.
Terusan Suez menghubungkan laut Mediteranian dengan teluk Suez dan anak sungai Merah. Terusan ini mempunyai panjang 195 km (121 mil) berasal dari sebelah utara ke selatan di seberang tanah genting Suez di sebelah timur laut Mesir. Sebenarnya terusan ini telah digali sejak abad 13 SM namun tidak begitu panjang. Penggalian kembali dilakukan pada Senin, 25 April 1859 dan telah dibuka kembali sebagai jalur navigasi pada Selasa, 17 November 1869 sekaligus menghabiskan sekitar 100 juta US Dolar.
Sedangkan Terusan Panama di Amerika Tengah, dibangun khusus untuk “memangkas” jarak yang seharusnya ditempuh selama beribu-ribu mil dan menempuh beberapa hari perjalanan mengelilingi Amerika Selatan, menjadi hanya beberapa mil saja. Terusan ini mempunyai jalur kapal antara Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik. Terusan ini mempunyai panjang jarak 64 km (40 mil) dan mempunyai tiga kunci saluran yang terpisah menunjukkan terusan ini memang dipersiapkan dengan sangat matang untuk kepentingan transportasi.
Sejak abad ke-16 bangsa Eropa telah mempunyai cita-cita untuk membangun sebuah terusan di daerah Panama untuk membawa harta jajahan dari Amerika kembali ke Spanyol. Kegiatan pembuatan terusan ini baru terealisasi pada abad ke-19 (tahun 1800-an) seiring terjadinya Revolusi Industri sebagai tonggak awal terbentuknya alat-alat modern.
Menurut Paliudju, gagasan mengenai pembuatan terusan dengan melihat kondisi geografis Sulawesi Tengah. Selama ini, hubungan antara kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia melalui transportasi laut menjadi kurang efisien oleh karena dari kawasan Barat ke kawasan Timur (Maluku, Papua dan Teluk Tomini) atau sebaliknya harus berputar melewati Sulawesi Utara atau Sulawesi Selatan. Ini tentunya melahirkan sejumlah konsekuensi antara lain meningkatnya cost transportasi oleh karena menggunakan BBM dan komponen lainnya menjadi lebih besar.
Selain itu, jika gagasan membangun terusan dapat direalisasikan, maka paling tidak jarak antara kawasan Barat dan Timur atau sebaliknya menjadi lebih pendek dan aman. Akan banyak manfaat ekonomi, sosial dan keamanan yang dapat dirasakan.
”Antara lain, menurunnya harga kebutuhan bahan pokok dan meningkatnya harga komoditi yang diterima masyarakat, meningkatnya efisiensi pengawasan dalam rangka keamanan dan ketertiban di wilayah NKRI termasuk illegal fishing maupun illegal logging, memperkecil gap dalam pengembangan wilayah antara kawasan Barat dan Timur, serta yang utama berkembangnya ekonomi wilayah di Sulawesi Tengah,” tandasnya.
Rencana untuk membuat terusan ini, mendapat dukungan secara politik. Ketua DPRD Sulteng, H Murad U Natsir, menegaskan bahwa legislatif akan terus mendorong eksekutif agar rencana itu direalisasikan. Dukungan tersebut, di antaranya dewan akan segera membahas dan menetapkan, berbagai regulasi yang terkait dengan realisasi dari rencana tersebut.
”Kita mendukung rencana ini, karena ini adalah sebuah gagasan besar dan proyektif dan pasti memiliki dampak positif untuk pembangunan Sulteng yang muaranya, adalah kesejahteraan masyarakat,” kata Murad.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng DR Ir Hasanuddin Atjo MP, mengatakan bahwa dalam susunan tim penyusun Renstra, duduk sebagai ketua tim adalah Bappeda. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai wakil ketua. Dalam tim akan duduk lintas sektoral, mulai dari akademisi hingga aktivis LSM. Duduk pula perwakilan dari setiap Pemerintah Kabupaten.
”Insya Allah, pekan depan SK gubernur tentang tim ini sudah akan diterbitkan. Setelah itu, tim sudah akan langsung bekerja. Tim ini akan bekerja hingga akhir 2009. Kelak tim ini yang akan melihat titik mana yang akan dijadikan terusan, termasuk yang menjadi tugas tim ini, adalah menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT RW) serta rencana Amdalnya,” tandas Hasanuddin.
Rencana pembuatan Terusan Khatulistiwa, mendapat respons yang cukup luar biasa dari pemerintah pusat, khususnya Departemen Perikanan dan Kelautan. Dalam rapat penyusunan Renstra kemarin, hadir langsung memberikan presentasi, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil Departemen Perikanan dan Kelautan, DR Ir Ida Kusuma. Dalam pembahasan kemarin, juga dihadiri beberapa bupati, di antaranya Bupati Parimo Drs H Longky Djanggola MSi, Bupati Tolitoli Ma’ruf Bantilan dan Bupati Tojo Unauna, Damsik Ladjalani. (Radar Sulteng)
Sudah Lebih 500 Kali Gempa Susulan
DARI hasil pencatatan Seismograph (alat pencatat gempa) yang ada di stasiun Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Palu, sampai dengan pukul 23.00 malam tadi, sudah tercatat sekitar 500 lebih gempa susulan, pasca gempa berkekuatan 5,7 Scala Richter (SR) Senin (2/3). Belum ada rekap resmi, sebab staf bagian operasional BMKG, masih terus melakukan pemantauan dan pencatatan.
Yang telah berhasil direkam dan dicatat, adalah kejadian gempa susulan pada 24 jam pertama pasca gempa 5,7 SR. Dari pencatatan selama 24 jam pertama itu, BMKG mencatat sekitar 348 kali gempa susulan. Epicenter atau lokasi gempa, masih berada di titik 1,11 Lintang Selatan (LS) – 119,85 Bujur Timur (BT) atau berada di 24 km arah barat daya Kota Palu, atau di lokasi gempa yang terjadi pada Senin (2/3) awal pekan kemarin.
“Kita belum lakukan rekap. Yang sudah tercatat, yakni pada 24 jam pertama setelah gempa 5,7 SR, jumlahnya mencapai 348 kali,”sebut Robert malam tadi.
Dari ratusan kali gempa susulan itu, ada empat di antaranya yang guncangannya cukup terasa, yakni yang terjadi pada Selasa (3/3) hingga pukul 07.07 Rabu kemarin. Pada pukul 10.18 Selasa (3/3), Seismograph mencatat, terjadi gempa dengan kekuatan 3,4 SR. Kemudian gempa yang terasa, kembali dirasakan pada pukul 03.47 Rabu dinihari (4/3) dengan magnitude atau kekuatan 3,2 SR. kemudian sekitar pukul 07.07, kembali terjadi gempa dengan kekuatan 3,4 SR. Yang terbaru, terjadi sekitar pukul 20.12 malam tadi, dengan kekuatan 2,1 SR.
Menurut Robert, gempa susulan yang terjadi, umumnya berkekuatan antara 1 hingga 3 SR. Terlalu lemah, sehingga goncangannya tidak terlalu dirasakan. Namun aktivitas lempeng bumi itu, mampu dideteksi oleh alat Seismograph yang sensornya, ada yang dipasang di sekitar lokasi gempa 5,7 SR pada Senin (2/3) awal pekan lalu.
Robert, mengatakan bahwa gempa yang terjadi kali ini, tidak bisa dikatakan merupakan siklus tahunan. Walaupun katanya, sekitar empat tahun lalu, atau pada Januari 2005, terjadi gempa dengan kekuatan 6,2 SR di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru.
“Gempa itu, adalah peristiwa alam yang sulit diprediksi. Selain itu, dari catatan sejarah, kita tidak bisa mengatakan ada siklus tahunan di balik beberapa peristiwa gempa,”katanya.(Radar Sulteng)
Yang telah berhasil direkam dan dicatat, adalah kejadian gempa susulan pada 24 jam pertama pasca gempa 5,7 SR. Dari pencatatan selama 24 jam pertama itu, BMKG mencatat sekitar 348 kali gempa susulan. Epicenter atau lokasi gempa, masih berada di titik 1,11 Lintang Selatan (LS) – 119,85 Bujur Timur (BT) atau berada di 24 km arah barat daya Kota Palu, atau di lokasi gempa yang terjadi pada Senin (2/3) awal pekan kemarin.
“Kita belum lakukan rekap. Yang sudah tercatat, yakni pada 24 jam pertama setelah gempa 5,7 SR, jumlahnya mencapai 348 kali,”sebut Robert malam tadi.
Dari ratusan kali gempa susulan itu, ada empat di antaranya yang guncangannya cukup terasa, yakni yang terjadi pada Selasa (3/3) hingga pukul 07.07 Rabu kemarin. Pada pukul 10.18 Selasa (3/3), Seismograph mencatat, terjadi gempa dengan kekuatan 3,4 SR. Kemudian gempa yang terasa, kembali dirasakan pada pukul 03.47 Rabu dinihari (4/3) dengan magnitude atau kekuatan 3,2 SR. kemudian sekitar pukul 07.07, kembali terjadi gempa dengan kekuatan 3,4 SR. Yang terbaru, terjadi sekitar pukul 20.12 malam tadi, dengan kekuatan 2,1 SR.
Menurut Robert, gempa susulan yang terjadi, umumnya berkekuatan antara 1 hingga 3 SR. Terlalu lemah, sehingga goncangannya tidak terlalu dirasakan. Namun aktivitas lempeng bumi itu, mampu dideteksi oleh alat Seismograph yang sensornya, ada yang dipasang di sekitar lokasi gempa 5,7 SR pada Senin (2/3) awal pekan lalu.
Robert, mengatakan bahwa gempa yang terjadi kali ini, tidak bisa dikatakan merupakan siklus tahunan. Walaupun katanya, sekitar empat tahun lalu, atau pada Januari 2005, terjadi gempa dengan kekuatan 6,2 SR di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru.
“Gempa itu, adalah peristiwa alam yang sulit diprediksi. Selain itu, dari catatan sejarah, kita tidak bisa mengatakan ada siklus tahunan di balik beberapa peristiwa gempa,”katanya.(Radar Sulteng)
Senin, 02 Maret 2009
Dua Rumah Sakit Tolak Pasien Miskin
PASIEN pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masih dipandang sebelah mata pihak rumah sakit. Buktinya, dua rumah sakit milik pemerintah yakni RSUD Undata Palu dan RSUD Anutapura menolak menangani pasien hamil Risnawati, pemegang kartu Jamkesmas. Warga Dusun I Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, itu terpaksa pergi ke dukun beranak untuk melahirkan. Sayang, bayinya meninggal saat dilahirkan.
Risnawati mengatakan pelayanan buruk dari pihak rumah sakit dialaminya saat hendak melahirkan pada hari Senin (23/2) malam sekitar pukul 20.00 Wita. Saat dibawa ke RSUD Undata, Risnawati didampingi adiknya yang juga seorang kader kesehatan di Kecamatan Dolo. Ditemui Radar Sulteng Kamis (26/2) lalu, adik Risnawati itu kemudian mengisahkan kronologis kejadian yang dialami kakaknya.
Menurutnya, selama masa kehamilan Risnawati intens memeriksakan kesehatan, baik dengan bidan desa maupun dengan dokter di Puskesmas Biromaru. Saat mendekati persalinan, Risnawati diperiksa di ultrasonografi (USG) di tempat pratik dr Gusti.
Hasilnya diketahui bayi di dalam kandungan Risnawati dalam posisi sungsang, sehingga proses persalinannya harus melalui operasi cesar. “Bila tidak di-cesar bisa berakibat fatal,” ungkapnya.
Menurut adik Risnawati, ketika ke RSUD Undata mereka membawa surat rujukan dari dr Gusti. Setibanya di Undata, mereka diterima perawat kesehatan yang bertugas di Unit Gawat Darurat (UGD). Perawat di UGD menanyakan kepada adik Risnawati, apakah pasien tersebut membayar biaya persalinan dengan uang tunai atau menggunakan Jamkesmas.
Secara spontan, adik Risnawati menjawab bahwa pasien adalah pemegang kartu Jamkesmas. Mendengar keterangan itu, petugas di UGD langsung memberikan penjelasan dengan nada ketus, bahwa rumah sakit itu belum bisa melayani pasien yang akan dioperasi. Alasannya tidak ada baju operasi. “Kami tidak bisa melakukan operasi, karena tidak ada baju. Tadi sore kami mengoperasi lima orang pasien,” ungkap adik Risnawati menirukan penjelasan dari perawat di UGD. Kemudian perawat di UGD menawarkan apakah pasien dibawa ke Rumah Sakit Anutapura atau Rumah Sakit Madani.
Dengan perhitungan jarak yang relatif dekat, adik Risnawati bersama keluarga memutuskan untuk membawa pasien ke Anutapura, walau belum ada jaminan bisa dirawat atau tidak. Tiba di Anutapura, perawat di UGD langsung meregistrasi pasien. Namun harapan untuk bersalin melalui cesar di rumah sakit milik Pemerintah Kota Palu itu kembali pupus.
Perawat di UGD menjelaskan Anutapura tidak bisa mengoperasi pasien, karena kekurangan alat. Perawat itu lantas menawarkan RSUD Undata, karena pasien di Anutapura pun dirujuk ke RSUD Undata bila melakukan persalinan dengan operasi cesar.
Setelah gagal bersalin di dua rumah sakit itu, mereka memutuskan balik ke Sidera, dan melakukan persalinan dengan bantuan dukun beranak. Senin malam sekitar pukul 22.30 Wita, Risnawati melahirkan dengan dibantu dukun beranak.
Sayang bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 4 kg, itu sudah tak bernyawa saat dilahirkan. Kata adik Risnawati, bayi itu lahir dengan posisi kaki duluan keluar. “Jika saya melahirkan dengan cara cesar, mungkin nyawa bayiku itu akan selamat,” ungkap Risnawati.
Risnawati mengaku ekonomi keluarga mereka benar-benar serba kekurangan. Suami Risnawati bernama Noca hanya berprofesi sebagai buruh tani. Saat berbicara dengan Radar Sulteng Risnawati tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya terhadap buruknya kualitas pelayanan di RSUD Undata Palu dan Anutapura. Dia juga yakin pihak rumah sakit pasti akan mengoperasi dirinya bila saat itu mereka membayar rumah sakit dengan cara tunai.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu, dr Roisul Ma’arif yang dikonfirmasi menolak dituding pandang bulu dalam melayani pasien yang datang ke bagian UGD. Apalagi pasien dengan identitas pemegang kartu Jamkesmas.
Kata dia, setelah ditelusuri di buku daftar UGD unit pelayanan umum dan UGD pelayanan persalinan, tidak terdapat data pasien yang masuk pada hari itu.
Kata Roisul, kalaupun benar bahwa pasien tersebut mendaftar namun kemudian mendapat pelayanan yang kurang bagus dari petugas jaga yang bertugas saat itu, alias ditolak itu bukan kebijakan pimpinan. Kata dia, bisa saja itu ulah anak buahnya yang tidak loyal dalam menjalankan tugas.
“Saya tidak pernah menetapkan aturan atau perintah semacam itu. Sebab, justru kami di sini prioritaskan pasien pemegang Jamkesmas. Kalau katanya ditolak karena alasan tidak dapat melayani operasi karena kekurangan baju operasi itu mungkin saja karena kemalasan anak buah saya saja. Sebab persediaan baju kami cukup termasuk alat-alat perlengkapan tindakan operasi. Itu pasti sikap anak buah saya yang tidak bagus,” tuturnya.
Ketika ditanya, Roisul mengaku akan mencari tahu siapa yang bertugas malam itu. ”Kita akan cari tahu dulu siapa yang bertugas malam itu. Kami akan berikan teguran peringatan. Karena terus terang saja, hal seperti ini sangat memalukan. Mencoreng institusi. Masak orang sakit dan gawat kok ditolak hanya lantaran alasan yang nggak masuk akal,” tandasnya.
Meski demikian, menurut Roisul, keluhan itu diterimanya sebagai suatu kritikan agar pihaknya dapat lebih memperketat pengawasan terhadap kinerja jajarannya.
“Saya berterima kasih sekali atas keluhan seperti ini. Ini masukan bagi saya untuk menata dan memperbaiki kinerja anak buah saya. Sebab, walaupun kita di atas (unsur pimpinan) sudah berusaha yang maksimal, tapi masih saja ada yang mencoba untuk membangkang membuat citra rumah sakit ini kurang bagus dari pandangan luar,” ujarnya.
Sementara itu Direktur RSU Anutapura dr Reny A Lamadjido SpPk, ketika dikonfirmasi mengaku pernah menerima laporan adanya pasien asal Kabupaten Sigi yang terdaftar dalam program Jamkesmas namun pulang sebelum tertangani. Kata Reny, pulangnya pasien itu bukan karena tidak dilayani di RSU Anutapura, namun kemungkinan karena tidak sabar menunggu. Saat bersamaan kata Reny, semua ruangan terisi pasien.
“Memang pernah saya dengar informasi itu, tapi bukan kami yang menyuruhnya pulang. Tapi pasien itu sendiri yang menginginkannya, karena kemungkinan tidak mau menunggu, karena saat yang bersamaan semua ruangan penuh. Tidak mungkin kita rawat di pinggiran jalan apalagi yang mau melahirkan dan tidak mungkin kalau ada kartu Jamkesmas kita tidak layani. Jadi tidak betul kalau dibilang karena kita kekurangan alat,” katanya. (bil/mda/dit/radar sulteng.com)
Risnawati mengatakan pelayanan buruk dari pihak rumah sakit dialaminya saat hendak melahirkan pada hari Senin (23/2) malam sekitar pukul 20.00 Wita. Saat dibawa ke RSUD Undata, Risnawati didampingi adiknya yang juga seorang kader kesehatan di Kecamatan Dolo. Ditemui Radar Sulteng Kamis (26/2) lalu, adik Risnawati itu kemudian mengisahkan kronologis kejadian yang dialami kakaknya.
Menurutnya, selama masa kehamilan Risnawati intens memeriksakan kesehatan, baik dengan bidan desa maupun dengan dokter di Puskesmas Biromaru. Saat mendekati persalinan, Risnawati diperiksa di ultrasonografi (USG) di tempat pratik dr Gusti.
Hasilnya diketahui bayi di dalam kandungan Risnawati dalam posisi sungsang, sehingga proses persalinannya harus melalui operasi cesar. “Bila tidak di-cesar bisa berakibat fatal,” ungkapnya.
Menurut adik Risnawati, ketika ke RSUD Undata mereka membawa surat rujukan dari dr Gusti. Setibanya di Undata, mereka diterima perawat kesehatan yang bertugas di Unit Gawat Darurat (UGD). Perawat di UGD menanyakan kepada adik Risnawati, apakah pasien tersebut membayar biaya persalinan dengan uang tunai atau menggunakan Jamkesmas.
Secara spontan, adik Risnawati menjawab bahwa pasien adalah pemegang kartu Jamkesmas. Mendengar keterangan itu, petugas di UGD langsung memberikan penjelasan dengan nada ketus, bahwa rumah sakit itu belum bisa melayani pasien yang akan dioperasi. Alasannya tidak ada baju operasi. “Kami tidak bisa melakukan operasi, karena tidak ada baju. Tadi sore kami mengoperasi lima orang pasien,” ungkap adik Risnawati menirukan penjelasan dari perawat di UGD. Kemudian perawat di UGD menawarkan apakah pasien dibawa ke Rumah Sakit Anutapura atau Rumah Sakit Madani.
Dengan perhitungan jarak yang relatif dekat, adik Risnawati bersama keluarga memutuskan untuk membawa pasien ke Anutapura, walau belum ada jaminan bisa dirawat atau tidak. Tiba di Anutapura, perawat di UGD langsung meregistrasi pasien. Namun harapan untuk bersalin melalui cesar di rumah sakit milik Pemerintah Kota Palu itu kembali pupus.
Perawat di UGD menjelaskan Anutapura tidak bisa mengoperasi pasien, karena kekurangan alat. Perawat itu lantas menawarkan RSUD Undata, karena pasien di Anutapura pun dirujuk ke RSUD Undata bila melakukan persalinan dengan operasi cesar.
Setelah gagal bersalin di dua rumah sakit itu, mereka memutuskan balik ke Sidera, dan melakukan persalinan dengan bantuan dukun beranak. Senin malam sekitar pukul 22.30 Wita, Risnawati melahirkan dengan dibantu dukun beranak.
Sayang bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 4 kg, itu sudah tak bernyawa saat dilahirkan. Kata adik Risnawati, bayi itu lahir dengan posisi kaki duluan keluar. “Jika saya melahirkan dengan cara cesar, mungkin nyawa bayiku itu akan selamat,” ungkap Risnawati.
Risnawati mengaku ekonomi keluarga mereka benar-benar serba kekurangan. Suami Risnawati bernama Noca hanya berprofesi sebagai buruh tani. Saat berbicara dengan Radar Sulteng Risnawati tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya terhadap buruknya kualitas pelayanan di RSUD Undata Palu dan Anutapura. Dia juga yakin pihak rumah sakit pasti akan mengoperasi dirinya bila saat itu mereka membayar rumah sakit dengan cara tunai.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu, dr Roisul Ma’arif yang dikonfirmasi menolak dituding pandang bulu dalam melayani pasien yang datang ke bagian UGD. Apalagi pasien dengan identitas pemegang kartu Jamkesmas.
Kata dia, setelah ditelusuri di buku daftar UGD unit pelayanan umum dan UGD pelayanan persalinan, tidak terdapat data pasien yang masuk pada hari itu.
Kata Roisul, kalaupun benar bahwa pasien tersebut mendaftar namun kemudian mendapat pelayanan yang kurang bagus dari petugas jaga yang bertugas saat itu, alias ditolak itu bukan kebijakan pimpinan. Kata dia, bisa saja itu ulah anak buahnya yang tidak loyal dalam menjalankan tugas.
“Saya tidak pernah menetapkan aturan atau perintah semacam itu. Sebab, justru kami di sini prioritaskan pasien pemegang Jamkesmas. Kalau katanya ditolak karena alasan tidak dapat melayani operasi karena kekurangan baju operasi itu mungkin saja karena kemalasan anak buah saya saja. Sebab persediaan baju kami cukup termasuk alat-alat perlengkapan tindakan operasi. Itu pasti sikap anak buah saya yang tidak bagus,” tuturnya.
Ketika ditanya, Roisul mengaku akan mencari tahu siapa yang bertugas malam itu. ”Kita akan cari tahu dulu siapa yang bertugas malam itu. Kami akan berikan teguran peringatan. Karena terus terang saja, hal seperti ini sangat memalukan. Mencoreng institusi. Masak orang sakit dan gawat kok ditolak hanya lantaran alasan yang nggak masuk akal,” tandasnya.
Meski demikian, menurut Roisul, keluhan itu diterimanya sebagai suatu kritikan agar pihaknya dapat lebih memperketat pengawasan terhadap kinerja jajarannya.
“Saya berterima kasih sekali atas keluhan seperti ini. Ini masukan bagi saya untuk menata dan memperbaiki kinerja anak buah saya. Sebab, walaupun kita di atas (unsur pimpinan) sudah berusaha yang maksimal, tapi masih saja ada yang mencoba untuk membangkang membuat citra rumah sakit ini kurang bagus dari pandangan luar,” ujarnya.
Sementara itu Direktur RSU Anutapura dr Reny A Lamadjido SpPk, ketika dikonfirmasi mengaku pernah menerima laporan adanya pasien asal Kabupaten Sigi yang terdaftar dalam program Jamkesmas namun pulang sebelum tertangani. Kata Reny, pulangnya pasien itu bukan karena tidak dilayani di RSU Anutapura, namun kemungkinan karena tidak sabar menunggu. Saat bersamaan kata Reny, semua ruangan terisi pasien.
“Memang pernah saya dengar informasi itu, tapi bukan kami yang menyuruhnya pulang. Tapi pasien itu sendiri yang menginginkannya, karena kemungkinan tidak mau menunggu, karena saat yang bersamaan semua ruangan penuh. Tidak mungkin kita rawat di pinggiran jalan apalagi yang mau melahirkan dan tidak mungkin kalau ada kartu Jamkesmas kita tidak layani. Jadi tidak betul kalau dibilang karena kita kekurangan alat,” katanya. (bil/mda/dit/radar sulteng.com)
Sesar Palu-Koro, Penyebab Gempa
.JPG)
JALUR sesar (patahan, red) Palu-Koro yang masih aktif, ditenggarai menjadi penyebab gempa dengan kekuatan 5,7 Scala Richter, kemarin (2/3). Aktivitas sesar Palu-Koro tersebut mengakibatkan gempa tektonik yang cukup membuat panik warga. Terutama warga Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi dan sekitarnya yang diperkirakan sebagai daerah pusat gempa.
Kepala Pusat Penelitian Kebumian dan Mitigasi Bencana Alam (PP-BMBA) Untad, Drs Abdullah MT menyatakan dengan koordinat lokasi gempa di 1,11 LS-119,85 BT, diperkirakan pusat gempa terjadi di sebelah Barat sistem sesar Palu-Koro. Sisi sesar yang bersebelahan sistem sesar Palu-Koro sebelah timur, yang menyebabkan gempa Bora pada 24 Januari 2005 silam.
"Sesar (patahan, red) Palu Koro itu sebuah sistem yang disebut sistem sesar Palu-Koro. Pusat gempa yang terjadi hari ini (kemarin, red) berada di sebelah Barat sistem sesar Palu-Koro," ujar Abdullah.
Ditemui di ruang kerjanya kemarin (2/3), Abdullah menjelaskan sistem sesar Palu-Koro merupakan salah satu sesar aktif di dunia. Sesar Palu-Koro hampir membujur dari Laut Sulawesi di bagian utara melewati lembah Palu dan lembah Koro, hingga bermuara di Teluk Bone bagian selatan. Selama sesar Palu-Koro berstatus aktif, maka gempa di wilayah jalur sesar tidak terhindarkan.
Terkait magnitudo gempa yang mencapai 5,7 skala richter, Abdullah mengaku kekuatan gempa cukup besar. Namun tidak ditemukan kerusakan di Desa Rarampadende, yang diperkirakan sebagai daerah pusat gempa.
Tidak adanya kerusakan di Desa Rarampadende, Abdullah menduga struktur batuan di desan itu cukup solid dibandingkan dengan desa sekitar Rarampadende yang mengalami kerusakan ringan. Seperti kerusakan 17 rumah di Dusun di Dusun Deasi Desa Sidondo II, yang terletak kurang lebih 5 kilometer dari Desa Rarampadende.
"Boleh jadi, di Dusun Deasi Desa Sidondo II memiliki struktur batuan alufial atau tidak padat. Apalagi jika melihat dusun itu terletak tidak jauh dari di daerah aliran sungai Palu dan sebelumnya sering terendam banjir akibat luapan sungai," tandasnya.(uq/radar sulteng)
Kepala Pusat Penelitian Kebumian dan Mitigasi Bencana Alam (PP-BMBA) Untad, Drs Abdullah MT menyatakan dengan koordinat lokasi gempa di 1,11 LS-119,85 BT, diperkirakan pusat gempa terjadi di sebelah Barat sistem sesar Palu-Koro. Sisi sesar yang bersebelahan sistem sesar Palu-Koro sebelah timur, yang menyebabkan gempa Bora pada 24 Januari 2005 silam.
"Sesar (patahan, red) Palu Koro itu sebuah sistem yang disebut sistem sesar Palu-Koro. Pusat gempa yang terjadi hari ini (kemarin, red) berada di sebelah Barat sistem sesar Palu-Koro," ujar Abdullah.
Ditemui di ruang kerjanya kemarin (2/3), Abdullah menjelaskan sistem sesar Palu-Koro merupakan salah satu sesar aktif di dunia. Sesar Palu-Koro hampir membujur dari Laut Sulawesi di bagian utara melewati lembah Palu dan lembah Koro, hingga bermuara di Teluk Bone bagian selatan. Selama sesar Palu-Koro berstatus aktif, maka gempa di wilayah jalur sesar tidak terhindarkan.
Terkait magnitudo gempa yang mencapai 5,7 skala richter, Abdullah mengaku kekuatan gempa cukup besar. Namun tidak ditemukan kerusakan di Desa Rarampadende, yang diperkirakan sebagai daerah pusat gempa.
Tidak adanya kerusakan di Desa Rarampadende, Abdullah menduga struktur batuan di desan itu cukup solid dibandingkan dengan desa sekitar Rarampadende yang mengalami kerusakan ringan. Seperti kerusakan 17 rumah di Dusun di Dusun Deasi Desa Sidondo II, yang terletak kurang lebih 5 kilometer dari Desa Rarampadende.
"Boleh jadi, di Dusun Deasi Desa Sidondo II memiliki struktur batuan alufial atau tidak padat. Apalagi jika melihat dusun itu terletak tidak jauh dari di daerah aliran sungai Palu dan sebelumnya sering terendam banjir akibat luapan sungai," tandasnya.(uq/radar sulteng)
Minggu, 01 Maret 2009
Palu Kembali Diguncang Gempa
SENIN pagi kemarin (2/3), warga Kota Palu Sulawesi Tengah, kembali dikejutkan dengan gempa tektonik. Kota Palu, memang dikenal dengan kota yang dilintasi sesar Palu Koro, salah satu di antara patahan yang paling sering menggeliat.
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa yang terjadi di awal pekan pertama Maret dan tepat pukul 08.03 Wita itu, berkekuatan 5,7 Scala Richter (SR). Epicenters atau titik gempanya, berada di 1,11 Lintang Selatan (LS) – 119,85 Bujur Timur (BT) atau berada di 24 km arah barat daya Kota Palu. Kedalaman gempa, diperkirakan 30 km.(**)
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa yang terjadi di awal pekan pertama Maret dan tepat pukul 08.03 Wita itu, berkekuatan 5,7 Scala Richter (SR). Epicenters atau titik gempanya, berada di 1,11 Lintang Selatan (LS) – 119,85 Bujur Timur (BT) atau berada di 24 km arah barat daya Kota Palu. Kedalaman gempa, diperkirakan 30 km.(**)
Langganan:
Postingan (Atom)
